Tag Archives: tolak perppu no 2 tahun 2017

TOLAK PERPPU NO 2 TAHUN 2017 FUIJT DATANGI DEWAN

Senin, 23 Oktober 2017,  Forum Silaturrahim Umat Islam Jawa Tengah ( FUIJT) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rayat Jawa Tengah. Mereka hendak audiensi untuk menyuarakan Tolak Perppu no 2 tahun 2017 .  Namun sayangnya diantara seratusan anggota DPRD yang didatangi sejak pukul 10.00 hingga puluk 13.00  hanya 1 saja yang bersedia menjamu dan menemuinya yaitu bapak Ahmadi dari Fraksi PKS.

aksi tolak perppu ormas di semarang

 

Berkaitan dengan Penerbitan PERPPU No 2 Tahun 2017, Forum Silaturrahim Umat Islam Jawa Tengah dalam audiensinya yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat Islam di Jawa Tengah menyatakan : MENOLAK KEBERADAAN PERPPU NO 2 TAHUN 2017 DAN MEMINTA DPR RI UNTUK MEMBATALKANNYA.  Beberapa alasan penolakan mereka  adalah :

  1. Karena Perppu ini akan melegitimasi rezin diktator yang represif dan sewenang-wenang. Rezim ini dengan menggunakan Perppu tersebut juga berpotensi membungkam suara kritis masyarakat. Perppu ini melegalkan Subyek hukum dapat dituduh bersalah dan dinyatakan bersalah tanpa proses peradilan. Padahal proses peradilah menjadi sangat penting menjamin prinsip negara Hukum “Due Proccess of Law”, yaitu seorang dituduh bersalah diberikan hak melakukan pembelaan diri ( Dihapusnya pasal 63 s/d 80)
  2. Keberadaan Perppu telah nyata mengkriminalisasi simbul-simbul Islam, diantaranya bendera Tauhid atau Bendera Rasulullah dengan lafadz Laailaaha illallah, begitu juga termasuk cadar, celana cingkrang, jenggot dan lainnya dengan mudah dituduh sebagai simbul teroris yang merupakan kejahatan dan menakutkan ( Pasal 59 Ayat (4) huruf a).
  3. Perppu Ormas jelas telah nyata mengkriminalisasi Ajaran dan dakwah Islam. Sebagai contoh yang telah menimpa Ormas HTI dicabut status BHP nya dan dinyatakan bubar karena dituduh mengembangkan fahan dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, padahal yang diajarkan adalah ide Syariah dan Khilafah yang semuanya adalah ajaran Islam. Dengan ajaran tersebut justru bertujuan membebaskan ummat manusia dari penjajahan Kapitalisme dan faham Komunisme yang justru bertentangan dengan Pancasila. ( Pasal 59 ayat (4) huruf C)
  4. Keberadaan Perppu tersebut jelas akan mengekang para pengemban dakwah, mengkriminalisasi para habaib, Ulama , Ormas dan aktivis Islam. Berdasarkan Pasal 82 A maka diancam dengan hukuman minimal 5 tahun penjara maksimal 20 tahun dan paling lama seumur hidup ( pasal 82 A)
  5. Penerimaan anggota/Fraksi DPR RI terhadap Perppu ini berarti telah menunjukkan dukungan terhadap keberadaan rezim diktator dan anti Islam di negeri ini. Kalau itu terjadi kami akan serukan kepada masyarakat secara luas untuk tidak memilih calon dari partai-partai pendukung Perpu dalam Pilkada, Pileg, maupun Pilpres mendatang karena telah berkhianat kepada rakyat.

Demikian ke 5 point tuntutan utama dari FUIJT saat audiensi di gedung DPRD Jawa Tengah. Mereka yang hadir sebanyak 50 personil dari berbagai ormas Islam diantaranya Majlis Taqorrub Ilallah,  Majlis Thoriqul Jihad, KH. Rofi’i dari Front Pembela Islam, KH. Samsuddin dari Ponpes The Holy Qur’an, KH Ahmad Faiz dari ponpes Abdur Rahmanbin Auf Klaten,  KH. Nashruddin dari Ma’had Al Mabda’ Al Islamiyah, Dr. Edi Sutanto , Mushonnif Huda dari Majlis Taqorrub IlallAh Semarang, dan masih banyak  lagi,  termasuk dari ibu pemerhati masalah generasi muda.

Acara beralangsung dari jam 13.30 hingga ,menjelang shalat ashar di lantai 4 gedung Dewan. Acara diakhiri dengan foto bersama dan membentangkan sepanduk “Tolak Perppu no 2 tahun 2017“. ( red. Arif Hidayat.)